Lembaga Advokasi Kerakyatan

Kegiatan Konsorsium Pengembangan PolitikPerempuan Jabar bersama Kaukus Perempuan Parlemen Jabar

Salah satu agenda kerja Konsorsium Pengembangan Politik Perempuan Jawa Barat adalah mengupayakan konsolidasi jejaring aktivis perempuan Jawa Barat, baik yang berada pada level suprastruktur politik mapun di level intermediary maupun yang berada di tingkat komunitas. Konsolidasi ini dimaksudkan untuk memperkuat dan memperkokoh semangat para aktivis perempuan untuk terus aktif dalam gerakan sosial maupun politik.

Sesungguhnya cukup banyak perempuan Jabar yang memiliki potensi baik di bidang sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu potensi ini mesti terus dijaga, dipelihara dan dikuatkan atau dikembangkan.Melalui konsolidasi yang dilakukan pada tanggal 19 April 2012 sekaligus untuk memperingati Hari Kartini, para aktivis perempuan telah merumuskan dam memberikan berbagai masukan kepada para anggota legislatif perempuan di Jawa Barat. Semoga usulan, masukan dan saran tersebut diperjuangkan dan pada gilirannya dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada publik Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama pula, Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Jawa Barat juga menyampaikan bahwa, telah dibuka Pusat Informasi dan Komunikasi antara masyarakat dan anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Barat. Diharapkan ruang informasi dan komunikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan proporsional oleh berbagai kelompok terutama para aktivis perempuan

Wasalam

REVIEW PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) DI KOTA BANDUNG

cover

Menyikapi Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung No. 891 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Bandung Tahun 2009 – 2013. Sejak ditetapkannya Peraturan Walikota tersebut hingga kini belum ada pemantuan dan laporan yang dapat dibaca oleh masyarakat tentang capain perubahan yang telah dilakukan melalui agenda pelaksanaan RAD-PK.

Sesungguhnya, berdasarkan Diktum 11, point 4 Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres ini adalah tugas Kementrian PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara)[1].  Namun dalam rangka mencatat kembali capaian daerah setelah disusunnya RAD-PK, maka Direktorat Hukum dan HAM Bappenas memandang perlu melakukan review ke daerah, terutama pada daerah-daerah yang telah menetapkan RAD-PK sebagai Peraturan Kepala Daerah.

Review ini menggunakan tiga kerangka pendekatan utama yaitu: pertama pendekatan proses pelaksanaan RAD-PK yang didasarkan pada siklus RAD-PK yang terdiri 7 tahap yaitu:

1. Pembentukan tim penyusun
2. Penyusunan draft RAD-PK
3. Kampanye dan Konsultasi Publik draft RAD-PK
4. Penyempurnaan draft RAD-PK
5. Legalisasi draft RAD-PK menjadi Peraturan Daerah
6. Implementasi dari Peraturan Daerah tentang RAD-PK yang telah disahkan
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PK di masing-masing SKPD