Ringkasan Eksekutif Laporan Akhir CRC Kota Bandung 2010

2 Februari 2011 pukul 15:36 | Ditulis dalam Kegiatan | Tinggalkan komentar

Pada Tahun 2008, Kota Bandung telah dijadikan salah satu pilot project bersama-sama dengan lima (5) kabupaten/kota lainnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Direktorat Hukum dan HAM, Bappenas Republik Indonesia dan Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia untuk melaksanakan proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) dan Citizen Report Card Survey. Atas fasilitasi dari Kemitraan dan Bappenas dengan dibantu mitra lokal di Kota Bandung yakni Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK), Pemerintah Kota Bandung berhasil menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) ke dalam Peraturan Walikota Bandung No. 891 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Kota Bandung, Tahun 2009 – 2013.
Setelah lewat dua tahun, maka dipandang perlu dilakukannya evaluasi atas capaian pelaksanaan dari rencana aksi daerah tersebut. Oleh karena itu maka Tahun 2010, Kota Bandung dipilih lagi menjadi pilot project bersama-sama dua (2) daerah lain, yakni Kota Makasar dan Kota Denpasar, dalam pelaksanaan program SUCCES yang merupakan kerjasama antara Direktorat Hukum dan HAM Bappenas dan Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemeritahan di Indonesia.

Salah satu kegiatan penting dalam skema pelaksanaan program SUCCES di Kota Bandung adalah pemantuan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD PK) melalui metode Citizen Report Card Survey (CRC), pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana dari RAD PK, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Walikota No. 891 Tahun 2008.
Atas kesepakatan bersama antara Kemitraan, Direktorat Hukum dan HAM Bappenas dan Pemerintah Kota Bandung, khususnya Bappeda dan Inspektorat Kota Bandung maka CRC difokuskan pada layanan publik pendidikan di Dinas Pendidikan dan layanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung. Ada pun lembaga mitra local yang dipilih oleh Kemitraan, Direktorat Hukum dan HAM Bappenas dan Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan Survey CRC ini adalah Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memfokuskan diri pada upaya mendorong perbaikan tata pemerintahan di daerah, terutama dalam hal perbaikan pelayanan publik, pencegahan korupsi dan pemenuhan hak-hak dasar warga/masyarakat.
Pelaksanaan Survey CRC di Dinas Pendidikan Kota Bandung, difokuskan pada layanan program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/BAWAKU Sekolah, sebagaimana terlampir dalam Matriks Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Kota Bandung. Sedangkan Survey CRC di BPPT Kota Bandung difokuskan pada layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Survey CRC terhadap pelaksanaan atau penyaluran dana dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/BAWAKU Sekolah, dilakukan kepada dua kelompok responden, yaitu: pihak sekolah yang mendapatkan dana bantuan pendidikan dari program ini, sekaligus sebagai pengelola dana program dan orang tua siswa miskin yang putra-putrinya sebagai penerima dana bantuan pendidikan dari program ini.
Secara umum, responden pihak sekolah maupun orang tua siswa miskin yang putra-putrinya mendapatakan dana bantuan pendidikan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/BAWAKU Sekolah, menyatakan puas terhadap layanan program bantuan pendidikan ini. Meski pun begitu masih terdapat beberapa catatan untuk perbaikan kualitas layanan ke depan. Catatan pertama, berkenaan dengan proses sosialisasi kebijakan atau program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/BAWAKU Sekolah yang dinilai masih belum optimal. Oleh karena itu, diusulkan sosialisasi yang lebih intensif dengan pilihan metode dan media yang lebih variatif dan aplikatif, serta dapat diakses warga/masyarakat Kota Bandung dengan lebih mudah.
Catatan penting lainnya yang direkomendasikan untuk perbaikan kualitas layanan ke depan antara lain, adalah:

  • Mengenai metode verifikasi dan validasi data siswa miskin sebagai penerima dana bantuan pendidikan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/BAWAKU Sekolah. Hal ini harus diawali dengan adanya kebijakan yang mengatur koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Bandung, pihak sekolah pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK Negeri/Swasta) dan level pemerintahan paling bawah di Kota Bandung (mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan dan kecamatan). Juga diperlukan adanya metode standar verifikasi yang berlaku umum di setiap sekolah jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK Negeri dan Swata) yang ada di Kota Bandung.
  • Terkait dengan penentuan kuota siswa miskin penerima dana bantuan pendidikan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/BAWAKU Sekolah, masing-masing pihak sekolah jenjang pendidikan menengah yang ada di Kota Bandung perlu dilibatkan sejak awal. Selain itu Dinas Pendidikan Kota Bandung diharapkan membuat proyeksi jumlah siswa miskin yang berdasarkan data yang lebih terpadu dan bekerjasama dengan instansi terkait (BPS Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, BPPKB Kota Bandung, masing-masing pihak jenjang pendidikan wajib belajar Sembilan (9) tahun (SMP/MTs) yang ada di Kota Bandung, dan masing-masing pihak jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK Negeri/Swasta) yang ada di Kota Bandung) dan elemen warga/masyarakat pendidikan di Kota Bandung
  • Pengelolaan dana program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/BAWAKU Sekolah, dinilai masih kurang transparan, untuk itu diperlukan perbaikan khususnya pada penjadwalan pencairan dan keseluruhan proses pengelolaan dana bantuan pendidikan dari program ini.

Survey CRC terhadap layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan pada para pemohon IMB di Tahun 2009. Sebagian besar dari responden yang mengurus IMB di Tahun 2009 mengurus IMB untuk jenis rumah tinggal.
Berdasarkan hasil survey CRC ini, terungkap bahwa sesungguhnya warga/masyarakat belum memahami secara utuh kebijakan dari layanan IMB. Hal ini dapat dilihat dari besarnya prosentase responden survey (representasi warga/masyarakat Kota Bandung) yang tidak mengetahui syarat, prosedur dan biaya pengurusan IMB dikarenakan banyaknya responden (representasi warga/masyarakat Kota Bandung) yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan dan layanan IMB.
Hal lain yang perlu menjadi catatan untuk dibahas lebih lanjut adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa lebih dari 89% responden survey (sebagai representasi warga/masyarakat) memilih menggunakan jasa penghubung dalam mengurus IMB. Bahkan pihak penghubung yang paling banyak digunakan oleh responden survey adalah pegawai BPPT Kota Bandung dan Dinas Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung. Sementara di pihak lain, pemohon (responden survey) yang mengurus IMB secara langsung menyatakan masih ada pungutan tidak resmi (liar) di hampir semua tahapan pengurusan IMB.
Atas berbagai penilaian tentang layanan IMB yang diperoleh melalui survey ini, diusulkan beberapa agenda perbaikan sebagai berikut :

  • Perlu adanya peningkatan intensitas sosialisasi dengan pilihan metode dan media yang mudah diakses warga/masyarakat Kota Bandung secara keseluruhan.
  • Masih dibutuhkan peningkatan kompetensi petugas (front office) BPPT Kota Bandung, agar dapat memberikan penjelasan yang detail tentang layanan IMB.
  • Perlu dikembangkan mekanisme pemantuan yang efektif terhadap berbagai praktek pungutan tidak resmi (liar) dan percaloan, serta penindakan tegas terhadap pegawai/aparat yang melakukan praktek pungutan liar dan percaloan pada layanan IMB.
  • Dalam rangka meningkatan pemahaman sekaligus partisipasi warga/masyarakat untuk perbaikan layanan IMB maka diusulkan untuk mengembangkan mekanisme pengaduan dan konsultasi. Melalui mekanisme pengaduan, sehingga kontrol atau pengawasan warga/masyarakat berjalan efektif. Sementara melalui proses konsultasi, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman warga/masyarakat secara lengkap tentang perizinan dan manfaatnya bagi pelaksanaan tata ruang dan wilayah yang pro warga/masyarakat di Kota Bandung. Dengan demikian, pada gilirannya baik pihak penyelenggara maupun pemohon secara bersama-sama dapat mendorong pelaksanaan kebijakan public secara lebih baik.

Laporan CRC selengkapnya silahkan download

About these ads

Tinggalkan sebuah Komentar »

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog pada WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries dan komentar feeds.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: